JAKARTA – Beberapa waktu terakhir, isu pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala untuk menangani masalah pendangkalan sungai dan muara di wilayah yang terdampak bencana Sumatera sedang menjadi perhatian publik. Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengumumkan pembentukan satgas ini dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian/Lembaga terkait di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1/2026).
Pembentukan Satgas Kuala dilakukan sebagai langkah teknis untuk mempercepat pengerukan kuala (muara dan pertemuan sungai) sekaligus memanfaatkan sumber air di kawasan tersebut. Dalam siaran pers yang diterima oleh media, Sjafrie menyatakan bahwa Satgas ini telah dibentuk setelah melalui koordinasi dengan pimpinan TNI.
Komposisi Utama Satgas Kuala
Dalam struktur Satgas Kuala, terdapat dua komposisi utama yang akan menjadi fokus kerja. Pertama, difokuskan pada pendalaman kuala. Sementara itu, komposisi kedua diarahkan pada pemanfaatan air di kawasan tersebut.
“Di dua komposisi ini akan kita naikkan water treatment system. Air yang ada di kuala akan diambil, diolah, dan menjadi air jernih,” jelas Sjafrie.
Menurut rencana, operasi Satgas Kuala akan dimulai dua pekan mendatang dari Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh. Proses ini bertujuan untuk mempercepat normalisasi sungai dan mengurangi dampak bencana yang terjadi di wilayah tersebut.
Normalisasi Sungai dan Pernyataan Presiden
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh pasca-bencana melalui jalur laut. Ia meminta agar program ini menjadi operasi berskala besar.
Prabowo merespons usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait penanganan pendangkalan sungai akibat bencana. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
“Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big, big engineering operation. Tapi intinya saya sangat setuju ya,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa normalisasi sungai yang dimulai dari muara atau kuala adalah pekerjaan teknis berskala besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan keahlian khusus.
Koordinasi Lintas Stakeholder
Presiden Prabowo meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk berkoordinasi dengan para kepala daerah, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknik.
“Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering ya, dari mungkin dari BUMN karya, dari PU dan juga dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work,” kata Prabowo.
Selain itu, ia menekankan pentingnya melibatkan pihak-pihak yang biasa melakukan kegiatan pengerukan atau dredging.
“Ini kan engineering work skala besar ya, jadi dredging (pengerukan). Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini, dredging untuk pelabuhan dan sebagainya,” pungkasnya.
Langkah Strategis untuk Keberlanjutan
Dengan pembentukan Satgas Kuala dan normalisasi sungai, pemerintah berupaya memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak bencana. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sungai dan memastikan ketersediaan air bersih di kawasan tersebut.
Diharapkan, kolaborasi antar lembaga dan pihak swasta dapat mempercepat proses normalisasi, sehingga masyarakat bisa kembali hidup secara normal tanpa khawatir terhadap risiko bencana.