Kemiskinan di Jawa Timur Masih Menjadi Tantangan Serius
Sejumlah data menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur masih menghadapi tantangan besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai sekitar 3,876 juta jiwa atau setara dengan 9,50 persen dari total populasi. Angka ini hampir mendekati ambang batas 10 persen yang sering dikaitkan dengan kemiskinan kronis.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BPS Jawa Timur, Zulkipli, saat berada di Surabaya, Jumat (9/1). Ia menjelaskan bahwa data ini menjadi dasar penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Diperlukan analisis mendalam terkait karakteristik penduduk miskin, mulai dari aspek demografi, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan.
Karakteristik Penduduk Miskin
Dari sisi demografi, BPS menyoroti beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti jenis kelamin kepala rumah tangga, usia, status perkawinan, kepemilikan NIK, akta kelahiran anak, dan bidang pekerjaan. Data menunjukkan bahwa proporsi kepala rumah tangga miskin laki-laki di wilayah perkotaan lebih rendah dibandingkan di daerah pedesaan. Sebaliknya, persentase kepala rumah tangga miskin perempuan di desa lebih kecil dibandingkan di kota.
Secara umum, kepala rumah tangga miskin dibagi menjadi empat kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30–44 tahun, 45–59 tahun, dan di atas 60 tahun. Pada tahun 2025, kelompok usia di atas 60 tahun mendominasi, dengan persentase sebesar 34,34 persen. Namun, angka ini sedikit lebih rendah di kota (32,35 persen) dibandingkan di desa (35,74 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan pada kelompok lanjut usia memerlukan pendekatan khusus.
Status Perkawinan
BPS juga mencatat bahwa mayoritas kepala rumah tangga miskin di Jawa Timur berstatus kawin, yaitu sebesar 83,75 persen. Sementara itu, status cerai mati mencapai 12,63 persen, cerai hidup 2,30 persen, dan belum kawin 1,27 persen. Secara umum, pola status perkawinan di perkotaan dan perdesaan relatif mirip. Namun, persentase kepala rumah tangga miskin yang belum kawin dan cerai mati lebih tinggi di kota, sedangkan kepala rumah tangga miskin berstatus kawin lebih dominan di desa.
Jenis Pekerjaan
Dari segi jenis pekerjaan, penduduk miskin di Jawa Timur memiliki beragam latar belakang. Mayoritas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan persentase sebesar 55,53 persen. Disusul oleh bidang konstruksi (11,78 persen) dan perdagangan (8,31 persen).
Zulkipli menegaskan bahwa hasil kajian ini sangat penting sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan data yang akurat dan rinci, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masih berada dalam kondisi miskin.
Langkah-Langkah yang Diperlukan
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan: Membuka kesempatan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang relevan.
- Pengembangan ekonomi lokal: Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta pemanfaatan potensi sumber daya alam.
- Penguatan sistem jaminan sosial: Memastikan bahwa semua warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan perumahan yang layak.
- Peningkatan partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Jawa Timur dapat secara bertahap mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.