Penempatan Dana Pemerintah di Bank Milik Negara Tidak Otomatis Memicu Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di himpunan bank milik negara (Himbara). Dana ini akan disimpan dalam bentuk rekening pemerintah di lima bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuannya adalah agar dana tersebut dapat dialirkan dalam bentuk kredit ke masyarakat, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian.
Namun, menurut Ekonon Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, langkah ini tidak secara otomatis akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia menilai bahwa masalah utama dari melambatnya pertumbuhan ekonomi bukanlah soal likuiditas, tetapi lebih pada permintaan yang rendah.
Riefky menjelaskan bahwa permintaan berasal dari dua faktor utama, yaitu produktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat. Jika kedua hal ini masih rendah, maka jumlah likuiditas yang ada tidak akan cukup untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk fokus pada perbaikan daya saing usaha dan iklim investasi. Dengan meningkatkan daya saing dan iklim investasi, lapangan kerja akan bertambah, sehingga produktivitas dan daya beli masyarakat bisa pulih.
“Ini yang diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan sektor riil. Kalau ini terwujud, pertumbuhan kredit akan terjadi dengan sendirinya,” ujar Riefky.
Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit pada Juli 2025 mencapai 7,03 persen, turun dari bulan sebelumnya sebesar 7,77 persen. Tren penurunan ini sudah berlangsung sejak Maret 2025, ketika pertumbuhan kredit turun menjadi 9,16 persen dari 10,3 persen pada bulan sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan kredit modal kerja juga menurun signifikan. Pada Juli 2025, kredit modal kerja tumbuh sebesar 3,08 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 7,66 persen.
Tidak hanya para ahli ekonomi yang menyampaikan pandangan ini, pelaku dunia usaha juga berpendapat bahwa suntikan likuiditas saja tidak cukup untuk mendorong ekspansi usaha. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, respons pengusaha sangat bergantung pada kondisi pasar, kepastian kebijakan, dan biaya operasional.
Shinta menjelaskan bahwa saat ini banyak perusahaan memilih untuk menunda ekspansi besar-besaran dan lebih fokus pada optimalisasi belanja modal. Alasan utamanya adalah ketidakpastian global dan fluktuasi permintaan domestik. Akibatnya, perusahaan lebih memilih pertumbuhan selektif dengan menjalankan proyek-proyek yang memiliki imbal hasil tinggi.
Di sisi lain, Shinta juga menilai bahwa perbankan cenderung lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan bank lebih fokus menjaga kualitas kredit serta Non-Performing Loan (NPL).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa sistem finansial Indonesia sedang kering, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Menurutnya, Kemenkeu dapat berperan dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini tersimpan di bank sentral, yaitu sekitar Rp 430 triliun, ke sistem perbankan.
Purbaya menjelaskan bahwa uang tersebut akan disimpan dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Meskipun pemerintah hanya menyimpan uang tersebut, bank akan mencari cara untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada biayanya. Dari situ, pertumbuhan kredit diharapkan dapat terjadi.