UU ASN 2023: Tiga Pengecualian Rekrutmen Non-ASN Berlaku hingga Akhir 2024

Perubahan Besar dalam Sistem Kepegawaian ASN Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dunia birokrasi Indonesia mengalami perubahan signifikan. Salah satu aturan utama yang muncul adalah larangan pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aturan ini menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi tenaga…

Baca Selengkapnya

Tes CPNS 2026 Makin Sulit! Siap Hadapi Soal TWK, TIU, dan TKP yang Gugurkan Banyak Pelamar?

Pendaftaran CPNS 2026 Siap Dibuka, Persaingan Diprediksi Lebih Ketat Pemerintah akan kembali membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Tahun ini, proses seleksi diprediksi lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Ribuan pelamar dari berbagai daerah bersiap untuk bersaing memperebutkan posisi di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki formasi terbatas. Minat masyarakat untuk…

Baca Selengkapnya

Contoh Surat Lamaran Kerja MBG Makan Bergizi Gratis, Cukup Salin dan Isi Data!

Panduan Lengkap Membuat Surat Lamaran Kerja untuk Program Makan Bergizi Gratis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif penting yang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di berbagai daerah. Di balik kesuksesannya, banyak tenaga kerja yang terlibat dalam proses pelaksanaan program ini. Mulai dari juru masak hingga staf administrasi, setiap posisi…

Baca Selengkapnya

Gaji KNKT Kemenhub: Apa Itu dan Berapa Honor yang Diterima?

Peluang Karier di Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tahun 2025 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung dalam Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Rekrutmen ini dilakukan melalui seleksi terbuka yang terbuka bagi profesional dan pensiunan berpengalaman dengan usia maksimal 60 tahun. Kesempatan ini menjadi langka karena tidak hanya ditujukan kepada pegawai aktif,…

Baca Selengkapnya

IESR: Tiga Alasan NDC Kedua Indonesia Harus Berani

Persiapan Indonesia untuk COP30: Menyusun SNDC yang Lebih Ambisius Dalam menyambut perhelatan Conference of Parties (COP)30, sebanyak 99 negara penandatangan Persetujuan Paris telah menyerahkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai bentuk komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan menahan laju pemanasan global. Di tengah proses ini, Indonesia sedang dalam tahap penyusunan dokumen Second Nationally…

Baca Selengkapnya

Potensi Perdagangan Kredit Karbon RI Tembus 13,4 Miliar Ton

Potensi Kredit Karbon Indonesia yang Menjanjikan Indonesia memiliki potensi besar dalam pasar kredit karbon. Menurut data terbaru, total kredit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga tahun 2050. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan kontribusi signifikan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Menteri Kehutanan Raja…

Baca Selengkapnya

Potensi Perdagangan Sertifikat Karbon RI Capai 13,4 Miliar Ton

Potensi Kredit Karbon Indonesia yang Menjanjikan Indonesia memiliki potensi besar dalam pasar kredit karbon. Diperkirakan, total kredit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga tahun 2050. Nilai ekonomi dari potensi ini bisa mencapai antara Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global. Menurut Menteri…

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh, Sindir Dividen Rp80 Triliun Danantara

Penolakan Menteri Keuangan terhadap Pembayaran Utang Whoosh dengan Dana APBN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap tegas dalam menolak usulan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau yang dikenal sebagai “Whoosh” menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menjadi perhatian besar mengingat besarnya beban utang yang dihadapi pihak-pihak terkait. Purbaya…

Baca Selengkapnya

Pilkada: Polisi Terlibat Distribusi Bansos

Fenomena “Partai Coklat” dalam Pilkada 2024 Seorang akademisi dan pakar hukum tata negara, Feri Amsari, dalam sebuah dokumenter yang dirilis pada 20 Oktober 2025, mengungkap dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik dalam Pilkada 2024. Ia menamakan fenomena ini sebagai “partai coklat” atau parcok, merujuk pada dominasi kepolisian dalam pelaksanaan…

Baca Selengkapnya

Daftar Bansos 2025: PKH, BPNT, dan BLT Rp900 Ribu Siap Cair Bersamaan

Program Bantuan Sosial yang Diberikan Pemerintah di Akhir Tahun Menjelang akhir tahun, pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Beberapa program bansos yang akan diberikan antara lain PKH, BPNT, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat. Semua program ini rencananya akan cair pada periode Oktober…

Baca Selengkapnya