Potensi Kredit Karbon Indonesia yang Menjanjikan
Indonesia memiliki potensi besar dalam pasar kredit karbon. Menurut data terbaru, total kredit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga tahun 2050. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan kontribusi signifikan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa nilai ekonomi dari potensi ini bisa mencapai antara Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global. “Jika harga karbon berada di US$5 per ton CO2, maka nilai ekonominya sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Jika harga lebih tinggi, misalnya di angka US$15 per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun,” ujarnya.
Sebagai dasar pengembangan ekonomi karbon, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini menjadi landasan untuk mencapai target komitmen iklim global, termasuk NDC (Nationally Determined Contribution).
Meski Bursa Karbon Indonesia diluncurkan pada 26 September 2023 lalu, pasar karbon saat ini masih dinilai lesu. Untuk itu, pihak terkait sedang melakukan penyempurnaan regulasi agar pasar karbon dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Proyek-Proyek yang Berpotensi Menghasilkan Kredit Karbon
Beberapa proyek yang sedang dikembangkan oleh pemerintah memiliki potensi besar dalam menghasilkan kredit karbon. Salah satunya adalah program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Program ini tidak hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan.
Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga menawarkan keuntungan ganda bagi petani hutan. Mereka bisa memperoleh hasil pertanian di kawasan hutan sambil sekaligus mendapatkan kredit karbon dari tanaman yang mereka tanam.
Pertemuan Internasional dan Komitmen Global
Potensi kredit karbon Indonesia akan menjadi topik utama dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Presiden Prabowo akan mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belém, Brasil pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang mencerminkan posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.
Raja Juli Antoni akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo, yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga akan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.
Kolaborasi dan Investasi Hijau
Pertemuan ini akan dihadiri oleh para menteri dan pemimpin dunia untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan satwa liar. Selain forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November mendatang.
Dalam kesempatan ini, Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM). MoU ini bertujuan untuk memperkuat integritas pasar karbon Indonesia. “MoU ini membantu kita menjaga integritas karbon kita. Tidak ada carbon leaking atau green washing. Kami menjaga sama-sama integritas karbon ini sehingga harganya dan apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonomi yang lebih baik. Ini adalah investasi hijau,” jelasnya.
