Inklusi Keuangan Sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Inklusi keuangan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa inklusi keuangan merupakan indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Ia menyebutkan bahwa inklusi keuangan telah menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang, baik nasional maupun daerah.
Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Airlangga menjelaskan bahwa inklusi keuangan tidak hanya tentang akses layanan keuangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah melalui sinergi antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan TPAKD terus memperluas program-program inklusi keuangan.
Salah satu program yang telah mencatatkan capaian positif adalah Program Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Sampai saat ini, program ini telah mencatatkan 58,32 juta rekening atau sekitar 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Target pemerintah adalah pada 2027, sebanyak 98% pelajar sudah memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Dengan akses tersebut, pelajar diharapkan dapat mengenal sistem keuangan sejak dini dan terhindar dari praktik keuangan informal yang berisiko tinggi.
Upaya peningkatan inklusi keuangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Di dalamnya, ditargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 91% pada 2025 dan 98% pada 2045. Inklusi keuangan berperan sebagai katalis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, serta menjaga stabilitas keuangan.
Akses keuangan yang luas dan merata diyakini mampu memperkuat pondasi ekonomi nasional, mendukung kelompok rentan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Strategi ini menjadi bagian dari upaya besar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan.
Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal atau disebut unbanked. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hambatan, baik dari sisi penyedia layanan maupun masyarakat sendiri. Dari sisi penyedia, layanan keuangan sering kali menghadapi kendala biaya tinggi (price barrier). Sementara dari sisi masyarakat, masih banyak yang belum memahami manfaat produk keuangan (information barrier), belum menemukan produk yang sesuai kebutuhan (design product barrier), atau terbatas dalam akses terhadap sarana dan infrastruktur layanan (channel barrier).
Peningkatan inklusi keuangan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut. Selain meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung stabilitas sistem keuangan, inklusi keuangan juga dapat mengurangi praktik pembiayaan tidak bertanggung jawab (shadow banking). Berikut beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah, dan pihak swasta jika inklusi keuangan meningkat:
- Meningkatkan efisiensi ekonomi
- Mendukung stabilitas sistem keuangan
- Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance
- Mendukung pendalaman pasar keuangan
- Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
- Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia
- Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan
- Mengurangi kesenjangan (inequality) dan low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, inklusi keuangan menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini. Perhitungan SNLIK tahun 2025 dilakukan menggunakan dua metode. Pertama, metode keberlanjutan yang mencatatkan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51% dan indeks literasi keuangan sebesar 66,46%. Kedua, metode keberlanjutan menunjukkan hasil indeks inklusi keuangan sebesar 92,74% dan indeks literasi keuangan sebesar 66,64%. Selain itu, melalui kedua metode tersebut mencatatkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,41% dan literasi keuangan syariah sebesar 43,42%.
Berdasarkan data tersebut, terdapat kesenjangan antara akses dan pemahaman keuangan masyarakat Indonesia. Pemerintah, melalui Airlangga, menyatakan tengah berupaya memperkecil kesenjangan tersebut melalui edukasi, pemberdayaan, dan perluasan program keuangan inklusif di daerah.