Potensi Kredit Karbon Indonesia yang Menjanjikan
Indonesia memiliki potensi besar dalam pasar kredit karbon. Diperkirakan, total kredit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga tahun 2050. Nilai ekonomi dari potensi ini bisa mencapai antara Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global.
Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, jika harga karbon sebesar US$5 per ton CO2, maka nilai ekonomi yang dihasilkan akan mencapai sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Namun, jika harga dinaikkan menjadi US$15 per ton, nilai tersebut bisa meningkat hingga Rp127,98 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang bisa diraih oleh Indonesia melalui perdagangan kredit karbon.
Regulasi dan Perkembangan Pasar Karbon
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini menjadi dasar pengembangan ekonomi karbon Indonesia untuk mencapai target komitmen iklim global, yaitu National Determined Contribution (NDC).
Sejak peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu, pasar karbon masih tergolong lesu. Oleh karena itu, pihak terkait sedang menyempurnakan regulasi agar pasar karbon lebih berjalan dan memberikan kontribusi nyata terhadap target NDC serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Proyek-Proyek yang Berpotensi Menghasilkan Kredit Karbon
Salah satu proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon adalah program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga memiliki potensi keuntungan ganda bagi petani hutan.
Petani dapat memperoleh keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, sementara tanaman mereka juga dapat menghasilkan kredit karbon. Ini menjadikan program ini sebagai salah satu bentuk investasi hijau yang efektif dan berkelanjutan.
Persiapan untuk Konferensi Internasional
Potensi kredit karbon Indonesia akan menjadi salah satu topik utama dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Presiden Prabowo Subianto akan mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belém, Brasil pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.
Raja Juli Antoni akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo, yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga dijadwalkan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.
Kerja Sama dan Investasi Hijau
Dalam acara tersebut, para menteri dan pemimpin dunia akan membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan satwa liar. Selain menghadiri forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November mendatang.
Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna memperkuat integritas pasar karbon Indonesia. MoU ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan kualitas kredit karbon, sehingga tidak terjadi carbon leaking atau green washing. Dengan demikian, nilai ekonomi yang dihasilkan oleh petani-petani sosial akan lebih baik, dan ini menjadi bagian dari investasi hijau yang berkelanjutan.