Evaluasi Bansos Setiap Lima Tahun untuk Pemberdayaan Masyarakat
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial (bansos) setiap lima tahun sekali. Hal ini dilakukan agar bansos tidak menjadi program seumur hidup, melainkan sebagai bentuk bantuan sementara yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebelum mereka diarahkan menuju program pemberdayaan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Ipul dalam sebuah dialog bersama para pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur, pada Senin (4/8/2025). Acara tersebut dihadiri oleh 435 peserta yang terdiri dari 199 pilar sosial Ponorogo, 107 pilar sosial Pacitan, dan 129 pilar sosial Trenggalek. Peserta berasal dari berbagai unsur seperti pendamping PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, Pordam, serta pendamping rehabilitasi sosial.
Dalam era Presiden RI Prabowo Subianto, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama. Untuk itu, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai langkah nyata dalam mengawal transisi dari bansos menuju kemandirian masyarakat. Menurut Gus Ipul, bansos bukan hanya tentang pemberian, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mandiri dan berdaya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi setiap lima tahun untuk kelompok usia produktif.
Hasil evaluasi ini akan menentukan arah intervensi pemerintah selanjutnya. Kelompok penerima bansos yang layak naik kelas akan dipindahkan ke program pemberdayaan, sedangkan yang belum siap akan tetap mendapatkan bansos. Gus Ipul juga menekankan bahwa bansos memiliki peruntukan yang jelas dan tidak boleh digunakan seenaknya. Misalnya, bantuan Rp 750.000 per tiga bulan bagi ibu hamil harus digunakan untuk asupan gizi, sementara bantuan untuk bayi 0–6 tahun, lansia, dan penyandang disabilitas juga harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pendamping memiliki tugas penting dalam membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya. Evaluasi bansos juga menjadi instrumen penting dalam menyikapi berbagai penyimpangan. Gus Ipul menyampaikan keprihatinan atas temuan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, dengan sekitar 300.000 di antaranya merupakan penerima PKH. Sebanyak 230.000 sudah langsung diputus penyalurannya, sementara sisanya masih dalam pengkajian.
Kemensos melakukan evaluasi dan pemutakhiran data bansos secara berkala dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Setiap triwulan, penyaluran bansos mengacu pada data terbaru yang dirilis oleh BPS. Data ini dinamis, karena setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Jika data konsisten diperbarui, penyaluran bansos akan semakin akurat.
Tantangan di Lapangan
Dalam forum tersebut, para pendamping PKH menyampaikan berbagai masukan terkait beban kerja dan tantangan lapangan. Seorang pendamping dari Ponorogo mengungkapkan bahwa tugas mereka sering menumpuk pada waktu bersamaan, mulai dari pendampingan Sekolah Rakyat, pemeriksaan pertumbuhan anak, monitoring sosial, hingga penanganan kasus. Meski merasa kuat, mereka berharap ada penjadwalan yang lebih terstruktur agar bisa menjalankan tugas dengan optimal.
Menanggapi hal ini, Gus Ipul mengakui beratnya beban kerja para pendamping dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka. Ia menegaskan bahwa arahan Kemensos jelas, yaitu konsolidasi agar ke depan lebih baik. Sementara itu, perwakilan pendamping PKH dari Pacitan menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk bupati dan pemerintah pusat, yang telah memberikan perlengkapan kerja seperti seragam pelindung.
Gus Ipul menutup kegiatan dialog dengan mengajak seluruh pilar sosial untuk terus menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Dengan konsistensi, data akan semakin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai.
