Pembangunan IKN Nusantara Ditetapkan Selesai dalam 3 Tahun
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terus berjalan dan selesai dalam waktu tiga tahun ke depan. Instruksi ini diberikan kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk memastikan seluruh perangkat yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan melanjutkan proyek ibu kota baru yang dimulai pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, setiap lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif akan dipindahkan ke IKN setelah proyek tersebut rampung.
“Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” ujarnya saat berbicara kepada wartawan di DPR RI.
Meskipun target penyelesaian IKN dalam tiga tahun telah ditetapkan, anggaran yang disediakan dinilai masih kurang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp6,3 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Sebelumnya, pagu anggaran OIKN TA 2025 juga sebesar Rp6,3 triliun. Namun, baru-baru ini OIKN mendapat alokasi tambahan sebesar Rp8,1 triliun. Meski demikian, anggaran yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 masih jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp5,05 triliun.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp5,05 triliun tersebut berasal dari surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas. Anggaran ini dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp423 miliar, belanja operasional senilai Rp138 miliar, serta belanja non-operasional sebesar Rp4,48 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan konstruksi fisik lanjutan.
Namun, anggaran tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan. OIKN membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN. Usulan tambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.
IKN Tetap Jadi Prioritas
Pembangunan IKN Nusantara tetap menjadi prioritas pemerintah. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa tidak ada moratorium pembangunan IKN selama kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Bahkan, pembangunan akan dipercepat.
Saat ini, fokus pembangunan IKN difokuskan pada pengembangan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tujuannya adalah untuk melengkapi area Kawasan Eksekutif yang telah dibangun pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa lelang pengadaan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN direncanakan akan dilaksanakan pada tahun depan. Proses ini dilakukan sambil menunggu proses politik anggaran tahun kedua Prabowo rampung dirumuskan.
“Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI.
