Fenomena “Partai Coklat” dalam Pilkada 2024 Seorang akademisi dan pakar hukum tata negara, Feri Amsari, dalam sebuah dokumenter yang dirilis pada 20 Oktober 2025, mengungkap dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik dalam Pilkada 2024. Ia menamakan fenomena ini sebagai “partai coklat” atau parcok, merujuk pada dominasi kepolisian dalam pelaksanaan…
Program Bantuan Sosial yang Diberikan Pemerintah di Akhir Tahun Menjelang akhir tahun, pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Beberapa program bansos yang akan diberikan antara lain PKH, BPNT, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat. Semua program ini rencananya akan cair pada periode Oktober…
Kerja Sama Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Peningkatan Ekonomi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kerja sama antara kedua provinsi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan 10 nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan meningkatkan perekonomian di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penandatanganan MoU dilakukan…
Penataan Ulang Kawasan Tiang Monorel Jakarta: Langkah yang Dukung Publik Puluhan tiang beton yang menjadi sisa proyek Monorel Jakarta kembali menjadi perhatian masyarakat. Setelah bertahun-tahun berdiri tanpa fungsi, wacana pembongkaran yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat dukungan luas dari masyarakat. Proses ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki tampilan kota dan meningkatkan kenyamanan…
Sidang Keberatan atas Penyitaan Aset Sandra Dewi Dimulai Sidang keberatan atas penyitaan aset yang diajukan oleh Sandra Dewi mulai berlangsung pada Jumat (24/10/2025) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini terkait dengan dugaan keterlibatan Sandra Dewi dalam kasus korupsi tata niaga timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Sandra Dewi mengajukan keberatan terhadap penyitaan aset yang…
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi JPT Pratama Kabupaten Cilacap Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, hasil seleksi administrasi calon peserta JPT Pratama telah diumumkan. Dalam keputusan tersebut, terdapat 56 berkas lamaran yang diterima melalui sistem ASN Karier dan pengiriman langsung ke sekretariat panitia. Dari…
Langkah Baru Pemerintah untuk Tenaga Honorer di Sumatera Selatan Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dalam memberikan kepastian bagi tenaga honorer di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) resmi menetapkan skema dan besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu….
Ribuan Peserta Hadiri Indonesia Menari 2025 di Ciputra World Surabaya Event tahunan yang dinantikan oleh para penggemar tari, Indonesia Menari 2025, kembali digelar dengan semangat yang tinggi. Acara ini berlangsung di Ciputra World Surabaya pada hari Minggu (12/10/2025) dan berhasil menarik ribuan peserta dari berbagai latar belakang. Mereka hadir untuk ikut serta dalam pertunjukan tari…
Informasi Terkini tentang Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu 2025 Para tenaga honorer yang telah lolos seleksi PPPK Paruh Waktu 2025 kini berada di tahap penting, yaitu penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Proses ini masih dalam pengerjaan dan akan menjadi langkah awal sebelum penandatanganan kontrak kerja dilakukan. Setelah semua proses pengajuan NIP selesai, instansi terkait akan…
Polemik Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Polemik terkait utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, kembali mencuat setelah Menteri Keuangan menyatakan penolakan terhadap wacana pembayaran utang menggunakan dana APBN. Menurutnya, tanggung jawab pelunasan utang tersebut seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, bukan pemerintah pusat. Istana Tegaskan Tidak Gunakan APBN…