Serangan Digital terhadap Aktivis Demokrasi di Jawa Barat
Seorang aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati, mengalami serangan digital yang sangat berat setelah fotonya diunggah tanpa izin oleh akun Instagram resmi Pemprov Jabar. Hal ini terjadi setelah Neni kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Pengunggahan foto tersebut menimbulkan reaksi dari warganet pro terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebabkan perundungan, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik.
Neni mengalami ancaman penyiksaan, kekerasan gender berbasis online (KGBO), peretasan nomor WhatsApp, serta teror telepon dari nomor tidak dikenal melalui akun media sosialnya. Ia merasa keselamatannya terancam karena serangan digital yang dialaminya. Menurut Neni, ini adalah kali pertama ia menerima ancaman yang begitu keras dan memicu rasa takut terhadap kehidupannya.
Unggahan foto Neni oleh akun @diskominfojabar diduga sebagai bentuk doxing atau penyebaran identitas pribadi tanpa persetujuan. Setelah unggahan tersebut, Neni langsung melayangkan somasi ke jajaran Pemprov Jabar, termasuk Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ade Komar. Somasi ini menuntut permintaan maaf secara terbuka dan penghapusan unggahan yang memuat wajah kliennya.
Kuasa hukum Neni, Ikhwan Fahrojih, menjelaskan bahwa tindakan ini sangat kontraproduktif dengan upaya membangun ruang berekspresi dan kebebasan berpendapat. Ikhwan menegaskan bahwa jika Pemprov Jabar tidak menunjukkan itikad baik, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menjadi dasar hukum dalam kasus ini.
Respons Kepala Daerah terhadap Kritikan
Pakar komunikasi publik dari Universitas Padjajaran (Unpad), FX Ari Agung Prastowo, menyayangkan tindakan yang dilakukan institusi pemerintah Jabar. Menurut Ari, Pemprov Jabar seharusnya menjadi contoh dalam mengedukasi publik, bukan malah terlibat dalam kasus doxing. Ia menilai bahwa fenomena seperti buzzer dan doxing menunjukkan kurangnya budaya pengguna media sosial yang bijak.
Ari menekankan bahwa kepala daerah semestinya tidak alergi terhadap kritikan, tetapi justru menggunakan kritikan sebagai momentum untuk membangun kebijakan yang lebih baik. Ia menyarankan agar para pemimpin menggunakan media sosial sebagai ruang dialog untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif.
Contoh Kepemimpinan yang Baik
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memiliki gaya komunikasi yang cukup aktif di media sosial. Ia kerap membuat konten, bahkan memiliki tim pembuat konten sendiri untuk mempublikasikan kegiatan hariannya. Namun, Dedi juga sering merespons kritikan melalui video dan unggahan media sosial pribadinya.
Di luar Jawa Barat, ada beberapa contoh kepala daerah yang mendapatkan apresiasi dari warga. Misalnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang dikenal dengan sifat keibuan dan kedekatannya dengan anak-anak. Sedangkan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, memiliki program SADA Sumut untuk turun ke lapangan dan mendengarkan aspirasi warga.
Namun, tidak semua gaya komunikasi kepala daerah mendapatkan respons positif. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dikritik karena terlalu mengandalkan media sosial, sedangkan wakilnya, Diky Chandra, justru mendapat pujian karena turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Pentingnya Empati dalam Komunikasi Publik
Menurut Ari, kepala daerah harus mampu menunjukkan rasa empati kepada publik. Berbagi informasi melalui media sosial hanya sampai pada level meningkatkan pengetahuan. Kehadiran kepala daerah harus mampu menjadi solusi bagi warga, sehingga tercipta hubungan baik antara pemerintah dengan warganya.
Dalam konteks ini, penting bagi para pemimpin untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah bagian dari demokrasi. Kritikan warga adalah bagian dari proses demokratisasi, dan pemimpin seharusnya mampu menerima dan membangun dialog untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik.
