Sinergi antara Penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger dengan Budaya dan Ekosistem
Penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) menjadi fokus utama dalam diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Tujuan dari rencana ini adalah untuk menjaga keutuhan ekosistem sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat Tengger serta fungsi situs-situs sakral yang ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
Dalam Fokus Group Diskusi (FGD) Toko Budaya Tengger yang diselenggarakan di Hotel Lava Hill Probolinggo, Selasa (9/9/2025), peserta sepakat bahwa penataan JLKT diperlukan. Hal ini didasarkan pada potensi wisata massal yang dapat mengancam keberlanjutan alam dan budaya setempat.
Beberapa lokasi seperti laut pasir dan savana memiliki risiko tinggi terhadap degradasi lingkungan. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada habitat flora endemik seperti Anggrek Tosari dan Suket Melelo, serta fauna seperti Ular Bhumi Tengger. Selain itu, titik-titik yang disakralkan oleh masyarakat Tengger juga rentan terganggu.
Selain itu, pengunjung yang datang ke area tersebut perlu mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Saat ini, beberapa warung atau PKL (pedagang kaki lima) kurang estetis dan tidak terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, penataan lokasi usaha masyarakat desa penyangga menjadi salah satu prioritas.
Penataan JLKT bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi lebih menekankan pada penataan jalur khusus yang bertujuan meningkatkan konservasi nilai-nilai penting TNBTS. Dengan demikian, penataan ini harus tetap menjaga nilai spiritual dan budaya masyarakat Tengger, serta menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Beberapa konsep yang muncul dalam FGD meliputi:
- Pembuatan jalur khusus untuk kendaraan wisata yang dapat melindungi ekosistem savana dan laut pasir.
- Pengaturan warung PKL melalui relokasi ke rest area di jalur kaldera.
- Penyediaan sarana prasarana air bersih dan sumur resapan.
- Pengelolaan sampah, air limbah, dan kebersihan yang lebih baik.
- Pengaturan usaha piknik dengan kuota terbatas.
- Penyediaan spot foto, tempat parkir jip, bahu jalan, pagar, pintu masuk, dan lokasi darurat.
Selain itu, jalur juga akan digunakan oleh masyarakat Tengger untuk melakukan ritual serta penggunaan sepeda motor. Pedagang kaki lima juga akan dikelola dengan lebih terstruktur.
Dalam diskusi tersebut, hadir berbagai tokoh dan perwakilan instansi terkait, antara lain:
- Rudijanta Tjahja Nugraha, Kepala Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
- Heri Mulyadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo
- Sulistyo Widodo, Kepala Bidang Teknis BBTN Bromo Tengger Semeru
- Bambang Suriyono, Kepala Bidang PTN Wilayah I BBTN Bromo Tengger Semeru
- Wawan Cahyoko, Kepala Bidang Tata Bangunan & Jasa Konstruksi – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
- Tri Wahyu Riyadi, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
- Sunaryono
- Kepala Desa Ngadisari, Wirya Aditya, Kepala Desa Wonokitri, Seneman, PIt. Kepala Desa Ranupani
- Romo Eko Pranoto, Dukun Pandita Kecamatan Tosari; Romo Pramana, Romo Setyawan, Romo Karioleh, Romo Gatot Harjo, Timbul Urip, Bambang Suprapto
- Ketua PHDI Kabupaten Probolinggo; Sukisman, Ketua PHDI Kabupaten Pasuruan; Setiyo Budi, Pemuda Adat Tengger Ngadisari, Hadi Sukarta, Tokoh Adat Tengger Pasuruan, dan Romo Sutomo, Ketua Paruman Dukun Pandita Tengger.
Hasil FGD akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana penataan JLKT. Selanjutnya, akan dilakukan survey lebih detail dan diadakan pertemuan FGD lanjutan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan.
