Presiden Prabowo Subianto Mengungkapkan Visi Kebijakan dalam Dua Pidato Penting
Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu memberikan dua pidato penting di hadapan wakil rakyat. Pidato pertama adalah Pidato Kenegaraan yang bertepatan dengan perayaan HUT RI ke-80, sedangkan yang kedua adalah Pidato Nota Keuangan terkait RAPBN 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden menyampaikan berbagai poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan.
Salah satu hal yang menonjol adalah penekanan Presiden terhadap upaya pemberantasan korupsi sebagai masalah utama bangsa. Selain itu, ia juga mengumumkan delapan program unggulan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini antara lain: Makan Bergizi Gratis yang akan didukung oleh anggaran besar dan infrastruktur yang memadai, serta Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu, Presiden juga menyebutkan program hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel, yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan lapangan kerja baru. Tidak ketinggalan, ia juga menyebut Danantara sebagai salah satu solusi pendapatan negara yang baru.
Meskipun banyak hal yang disampaikan, ada sejumlah isu yang belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut dalam pidato tersebut. Berikut delapan isu yang belum menjadi fokus utama dalam pidato Presiden:
1. Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Administrasi Publik
Dalam pidato, Presiden menekankan efisiensi belanja dan pemangkasan regulasi, seperti 145 regulasi pupuk. Namun, tidak ada pembahasan spesifik tentang reformasi birokrasi secara keseluruhan. Hal ini mencakup digitalisasi layanan publik (e-government) dan pengurangan tumpang tindih antarlembaga. Reforms ini sangat penting karena birokrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran, terutama di daerah. Dengan adanya reformasi, dana bisa dialokasikan lebih efektif untuk program prioritas seperti pendidikan.
2. Manajemen Utang Luar Negeri dan Risiko Geopolitik
Meskipun defisit APBN disebutkan, tidak ada detail tentang strategi pengelolaan utang luar negeri di tengah situasi geopolitik yang dinamis. Topik ini sangat krusial karena Indonesia bergantung pada pinjaman multilateral, dan ketiadaan strategi jelas bisa membawa risiko volatilitas nilai tukar.
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Pertumbuhan
Pemimpin negara menyoroti hilirisasi sumber daya alam dan investasi, namun tidak menyentuh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB. Diversifikasi ekonomi melalui sektor ini sangat penting, terutama pasca-pandemi, dan bisa diintegrasikan dengan anggaran infrastruktur.
4. Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender, dan Kesehatan Mental
Program seperti MBG dan anggaran kesehatan sudah dianggap sebagai jangkar, tetapi tidak ada sorotan pada isu gender, seperti akses perempuan ke pendidikan vokasi atau pencegahan kekerasan domestik. Selain itu, kesehatan mental juga absen dalam pidato, padahal ini menjadi isu penting bagi generasi muda.
5. Partisipasi Pemuda dan Bonus Demografi
Meski target pengangguran turun ke 4,44-4,96 persen disebutkan, tidak ada program spesifik untuk pemuda. Ini penting mengingat Indonesia sedang memasuki puncak bonus demografi, dan pemuda bisa menjadi motor utama dalam hilirisasi dan koperasi desa.
6. Kesenjangan Digital dan Transformasi Teknologi
Tidak ada pembahasan tentang program infrastruktur digital atau literasi teknologi, meskipun pidato menargetkan inovasi pembiayaan. Ini penting untuk pemerataan dan daya saing global, terutama di tengah perkembangan AI dan e-commerce.
7. Perubahan Iklim, Pengelolaan Lingkungan, dan Bencana Alam
Presiden menekankan energi bersih, tetapi tidak ada strategi mitigasi iklim seperti adaptasi bencana atau pelestarian hutan. Isu ini penting karena Indonesia rentan terhadap bencana alam dan memerlukan alokasi anggaran khusus untuk dana mitigasi.
8. Keberlanjutan Hilirisasi SDA dan Dampak Sosial-Lingkungan
Hilirisasi disebutkan, tapi tidak ada diskusi tentang dampak lingkungan atau konflik sosial di daerah tambang. Ini relevan untuk memastikan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan bisa melibatkan anggaran untuk rehabilitasi lingkungan atau kompensasi masyarakat adat.
