Peran Jeremy Corbyn dalam Gerakan Pro-Palestina dan Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Jeremy Corbyn, mantan anggota parlemen Partai Buruh dan pemimpin sayap kiri, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap isu-isu kemanusiaan, khususnya terkait konflik di Gaza. Baru-baru ini, ia mengumumkan akan mengadakan “Rhe Gaza Tribunal” atau “Pengadilan Gaza”, sebuah pengadilan rakyat yang dibentuk secara independen untuk menyelidiki tindakan Inggris dalam perang Israel di Gaza. Pengadilan ini akan berlangsung selama dua hari pada bulan September. Keputusan ini muncul setelah pemerintah Partai Buruh memblokir seruan korban untuk melakukan penyelidikan resmi.
Corbyn dikenal sebagai tokoh yang konsisten mendukung gencatan senjata di Gaza sejak eskalasi konflik pada 7 Oktober. Ia juga aktif mengkritik kebijakan pemerintah Barat yang mendukung tindakan Israel, yang menurutnya memicu elemen-elemen politik ekstrem dan membahayakan keamanan internasional. Selain itu, ia mengutuk penindasan protes pro-Palestina di Inggris, termasuk ancaman terhadap mahasiswa, yang menandai tingkat penindasan kebebasan berbicara yang belum pernah terjadi sejak 1960-an.
Latar Belakang Politik Jeremy Corbyn
Lahir di Chippenham, Wiltshire, pada 26 Mei 1949, Jeremy Corbyn menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Shropshire. Ia lulus dari Castle House School dan Adams Grammar School di Newport sebelum menjadi anggota dewan lokal London pada usia 25 tahun. Pada 1983, ia memenangkan kursi parlemen untuk Islington North, wilayah yang selama ini menjadi basis Partai Buruh. Sejak saat itu, ia tetap memegang posisi tersebut hingga saat ini.
Selama kariernya, Corbyn sangat dekat dengan sayap kiri Partai Buruh. Ia sering memberontak terhadap kepemimpinan partai, dengan lebih dari 500 kali voting tidak sesuai dengan arahan partai selama tiga dekade. Aktivisme politiknya mencakup kampanye anti-nuklir, nasionalisasi perkeretaapian, serta dukungan untuk reunifikasi Irlandia. Ia juga memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh sayap kiri seperti Tony Benn dan terlibat dalam inisiatif anti-perang dan perdamaian.
Kepemimpinan dan Kritik terhadap Partai Buruh
Kampanye kepemimpinan Corbyn pada 2015 berhasil meningkatkan jumlah anggota Partai Buruh secara signifikan. Meskipun ada perpecahan dalam partai, ia tetap bertahan dan bahkan meningkatkan suaranya dalam pemilihan 2016. Di bawah kepemimpinannya, Partai Buruh mengusulkan referendum kedua tentang Brexit dan janji peningkatan belanja publik, terutama untuk Layanan Kesehatan Nasional.
Namun, pada 2020, kepemimpinan Corbyn berakhir, dan ia dikeluarkan dari Partai Buruh pada 2024. Setelah itu, ia melanjutkan sebagai anggota parlemen independen dan mulai merancang pembentukan partai politik sosialis baru yang berada di sebelah kiri Partai Buruh. Partai ini bertujuan menyatukan kelompok-kelompok sayap kiri independen dan fokus pada isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan, serta kebijakan luar negeri yang mempromosikan perdamaian.
Pembela Palestina yang Gigih
Corbyn tak pernah berhenti mengkritik perang dan perdagangan senjata di Inggris. Ia juga seorang pembela hak-hak warga Palestina yang sangat vokal. Ia terus-menerus menyerukan gencatan senjata di Gaza sejak eskalasi konflik pada 7 Oktober. Dalam percakapan dengan The New Arab, ia mengungkapkan harapan bahwa solidaritas internasional untuk Palestina semakin kuat, termasuk pengakuan luas oleh negara-negara PBB dan tindakan hukum Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional.
Ia menekankan pentingnya kesabaran dan kampanye yang konsisten dalam mencapai kemenangan yang berarti. Ia membandingkan gerakan pro-Palestina dengan gerakan anti-apartheid, yang berkembang dari segelintir pengunjuk rasa menjadi kekuatan kuat hanya pada pertengahan 1980-an setelah kunjungan Nelson Mandela ke parlemen.
Kritik terhadap Media dan Kebijakan Luar Negeri
Corbyn juga mengkritik media yang kurang memperhatikan konflik lain yang melibatkan penjualan senjata ke Inggris, seperti di Sudan, Kongo, dan Yaman. Ia menyoroti ketidakseimbangan liputan yang tidak proporsional terhadap Ukraina dibandingkan konflik-konflik lain.
Selain itu, ia mengkritik kurangnya pendidikan mengenai asal-usul sejarah Palestina dan krisis yang sedang terjadi di sekolah-sekolah Inggris. Ia juga menyesali ketidaktahuan tentang dampak imperialisme Eropa dan keputusan kolonial seperti Perjanjian Sykes-Picot dan Deklarasi Balfour.
Membentuk Partai Baru
Baru-baru ini, Corbyn mengumumkan keterlibatannya dalam pembentukan partai politik sayap kiri baru yang pro-Palestina. Partai ini dibentuk setelah beberapa anggota parlemen Partai Buruh, seperti Zarah Sultana, keluar akibat perselisihan mengenai Gaza dan pemotongan dana kesejahteraan. Ia menyambut baik keputusan Sultana dan berharap dapat berkolaborasi dalam menciptakan kekuatan politik “alternatif sejati”.
Perkembangan politik ini muncul di tengah meningkatnya frustrasi terhadap kepemimpinan Partai Buruh, terutama terkait sikapnya terhadap Gaza. Spekulasi pun muncul bahwa partai yang dipimpin Corbyn dapat mengubah politik Inggris dengan menarik pemilih sayap kiri yang tidak puas dan menantang status quo menjelang pemilihan umum berikutnya.
Jeremy Corbyn tetap menjadi advokat yang gigih untuk perdamaian, keadilan sosial, dan Palestina. Ia terus berjuang untuk mengangkat suara mereka yang tidak didengar dan menuntut keadilan bagi semua.
