Perang Thailand-Kamboja dan Dampaknya terhadap Stabilitas ASEAN
Sejumlah isu terkait konflik antara Thailand dan Kamboja kembali menarik perhatian publik, khususnya setelah pertempuran yang terjadi di wilayah perbatasan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak dari sengketa ini terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Menurutnya, jika konflik semakin membesar, maka potensi kerentanan seperti munculnya pengungsi atau perdagangan senjata melalui wilayah negara ketiga bisa saja terjadi.
Pertempuran terbaru terjadi pada 24 Juli 2025 di sekitar Candi Prasat Ta Moan Thom di Surin, Thailand. Wilayah ini berjarak beberapa ratus meter dari perbatasan Kamboja dan telah menjadi pusat ketegangan sejak lama. Kekacauan memunculkan kembali isu klaim sejarah yang saling bertolak belakang, serta memengaruhi stabilitas politik dan keamanan kawasan.
Akar Perseteruan Antara Thailand dan Kamboja
Perseteruan antara dua negara ini bermula dari warisan kolonial Prancis pada awal abad ke-20. Peta yang dibuat oleh otoritas kolonial menempatkan Kuil Preah Vihear di wilayah Kamboja, tepatnya di Dangrek, area pegunungan perbatasan Thailand dan Kamboja. Namun, Thailand tetap menganggap kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Sengketa ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1959.
Pada 1962, ICJ memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear memang milik Kamboja. Meskipun putusan itu seharusnya mengakhiri konflik, masalah garis batas di sekitarnya tetap menjadi sengketa. Pada 2008, UNESCO menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia, yang kemudian dianggap oleh Thailand sebagai tindakan yang memicu klaim sepihak Kamboja dan mengancam kedaulatannya.
Bentrokan Berulang dan Pengungsian Massal
Sejak saat itu, bentrokan bersenjata berulang terjadi, termasuk pada Februari 2011 ketika baku tembak di sekitar kuil menewaskan sedikitnya lima tentara. Situasi ini memaksa ribuan warga dari kedua negara untuk mengungsi. ASEAN sempat mencoba melakukan mediasi dengan mengirimkan pakar ke wilayah perbatasan. Namun, penyelesaian menyeluruh belum tercapai karena kedua negara tetap bersikukuh dengan klaim masing-masing.
Pada 2013, Mahkamah Internasional kembali menyampaikan bahwa seluruh area di sekitar Kuil Preah Vihear termasuk wilayah Kamboja. Namun, Thailand menafsirkan putusan tersebut secara berbeda, sehingga sengketa tetap berlanjut.
Dampak Diplomatik dan Keamanan Regional
Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga memengaruhi perdagangan lintas batas hingga pariwisata. Wilayah yang seharusnya menjadi potensi ekonomi justru berubah menjadi zona militer. Organisasi internasional seperti Uni Eropa dan PBB beberapa kali menyatakan keprihatinan atas kenaikan konflik sambil mendesak kedua negara mencari solusi damai melalui dialog.
Anouar El Anouni, juru bicara urusan luar negeri Komisi Eropa, menyampaikan bahwa Uni Eropa terus memantau perkembangan situasi di kawasan. “Kami sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan baru-baru ini, termasuk adanya laporan jatuhnya korban jiwa, termasuk warga sipil,” katanya.
Masa Depan Konflik dan Harapan Bersama
Sampai saat ini, sengketa perbatasan Thailand-Kamboja tetap menjadi contoh bagaimana warisan sejarah kolonial dan perbedaan tafsir hukum internasional dapat memicu ketegangan berkepanjangan. Meski berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, persoalan di perbatasan masih sulit terselesaikan sepenuhnya. Ketegangan politik domestik di masing-masing negara pun sering memengaruhi dinamika konflik ini.
Banyak pihak berharap kedua negara dapat menemukan kesepakatan yang lebih permanen melalui dialog dan mediasi kawasan. “Uni Eropa menyerukan penurunan intensitas konflik ini, dan kami mendesak Kamboja maupun Thailand untuk menahan diri, melanjutkan dialog melalui jalur diplomatik, dan memprioritaskan keselamatan rakyat,” ujar Anouar El Anouni.
