Kemenangan yang Tidak Terduga di Gaza
Ketika Mayjend (purn) Yitzhak Brik, seorang analis militer ternama dari Israel, tampil di saluran televisi 12 dan mengungkapkan kekagumannya terhadap kebangkitan cepat Hamas di Gaza, dunia menyaksikan perubahan dramatis dalam konflik yang telah berlangsung selama dua tahun. Perang ini telah menelan ratusan ribu korban jiwa, namun kini tampaknya ada titik balik yang tidak terduga.
Brik, yang sebelumnya termasuk dalam kalangan tokoh militer yang memprediksi “akhir Hamas”, kini justru mengakui bahwa kelompok tersebut kembali menguasai lapangan dengan disiplin dan kepercayaan diri hanya dalam waktu 24 jam setelah gencatan senjata dinyatakan. Pertanyaannya yang mengejutkan adalah: bagaimana bisa Hamas mampu menempatkan tujuh ribu polisi bersenjata di jalan-jalan Gaza begitu cepat, bahkan di bawah pengawasan tentara Israel?
Pertanyaan ini tidak hanya tentang kemampuan militer, tetapi juga menunjukkan adanya krisis dalam pemahaman kekuasaan. Kekuatan yang bertahan bukan hanya karena senjata, melainkan juga karena legitimasi sosial, jaringan sipil, dan kemampuan mengatur kehidupan sehari-hari.
Gaza Pasca Perang
Analisis Brik semakin menarik ketika dibandingkan dengan Deklarasi Sharm el-Sheikh pada 13–14 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Donald Trump, Abdel Fattah al-Sisi, Recep Tayyip Erdoğan, dan Tamim bin Hamad Al Thani. Dokumen ini menjanjikan “era baru perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Timur Tengah” dengan fokus pada penghormatan HAM, rekonstruksi Gaza, serta komitmen untuk menolak ekstremisme.
Namun, deklarasi itu tidak menjawab satu hal penting: siapa yang akan mengelola Gaza setelah perang. Celah inilah yang kini diisi oleh realitas lapangan, bukan oleh kesepakatan diplomatik. Dalam hitungan hari, Hamas berhasil menata kembali lembaga sipil, menyalakan kembali listrik, membuka pasar, memulihkan rumah sakit, dan bahkan mengatur distribusi bantuan bersama UNRWA.
Dunia mungkin tidak ingin mengakuinya, tetapi kini Gaza kembali berada di bawah kendali penuh kelompok yang dua tahun lalu ingin “dihapus dari peta”.
Perdamaian Semu tanpa Legitimasi
Paradoks besar dari Deklarasi Sharm el-Sheikh adalah bahwa ia menjanjikan perdamaian, tetapi menghindari masalah kekuasaan. Meskipun menuntut “penghapusan ekstremisme”, deklarasi itu tidak menyentuh ekstremisme negara — seperti kebijakan apartheid, blokade, dan aneksasi yang menjadi akar kekerasan. Bagi sebagian analis, ini seperti ‘paracetamol’, resep perdamaian yang hanya menenangkan gejala tanpa mengobati penyakitnya.
Pengakuan Brik memperkuat kesimpulan ini. Ia menunjukkan bahwa realitas militer dan sosial di Gaza tidak dapat dihapus hanya dengan bombardir atau embargo. Hamas, meskipun kontroversial, tetap menjadi aktor politik dan sosial utama di wilayah tersebut. Ia bukan sekadar milisi, melainkan jaringan masyarakat dengan sistem layanan publik dan infrastruktur sosial yang membentuk legitimasi dari bawah.
Ketika kekuatan global berbicara tentang “rekonstruksi tanpa politik”, Brik memperingatkan bahwa ini hanya menunda siklus berikutnya dari perang yang sama.
Erdogan, Trump, dan Kalkulasi Geopolitik
Ada rumor yang beredar bahwa ada kesepakatan diam-diam antara Ankara dan Washington untuk memberi ruang terbatas kepada Hamas dalam mengelola Gaza di bawah pengawasan internasional. Meski belum ada bukti pasti, tanda-tandanya terlihat dari koordinasi cepat antara Mesir, Qatar, dan Turki dalam pengiriman bantuan dan pengaturan keamanan pasca gencatan.
Trump, dalam pidatonya di Knesset, tidak menyebut Hamas secara eksplisit. Namun beberapa kalimatnya seperti, “Kita harus belajar berbicara bahkan dengan mereka yang dulu kita sebut musuh”, “I spoke firmly. The world there is strong, and Hamas are very strong, intelligent, and good negotiators”, ditafsirkan sebagai pengakuan implisit atas kenyataan baru di lapangan: tanpa Hamas, tak ada Gaza yang bisa diatur.
Dari Kemenangan Militer ke Kemenangan Makna
Dalam perspektif geopolitik, apa yang terjadi di Gaza menunjukkan transformasi “kemenangan”. Israel mungkin menghancurkan infrastruktur fisik Hamas, tapi gagal menghancurkan kapasitas organisasional dan simboliknya. Gerakan itu kini tampil bukan hanya sebagai perlawanan bersenjata, tetapi sebagai simbol ketahanan komunitas yang mampu menghidupkan kembali fungsi negara di bawah reruntuhan.
Dengan kata lain, Hamas memenangkan pertempuran makna — dan itulah kemenangan yang paling sulit direbut kembali. Brik, mungkin tanpa sadar, telah mengakui kemenangan itu ketika berkata: “Hari setelah perang tidak berjalan seperti yang direncanakan Israel; ia berjalan dengan cara Hamas.”
Tantangan Perjanjian Damai
Masalah utama Deklarasi Sharm el-Sheikh adalah defisit kejelasan politik. Ia menjanjikan stabilitas, tetapi tidak menyebut peta jalan menuju solusi dua negara. Ia menolak ekstremisme, tetapi tak menegaskan batas moral bagi ekstremisme negara. Ia memuji “penghormatan HAM”, tapi tak menyebut mekanisme akuntabilitas bagi pelaku kejahatan perang.
Dengan demikian, perjanjian ini cenderung menghasilkan perdamaian semu: senjata diam, tetapi akar ketidakadilan tetap tumbuh. Jika Hamas tetap memegang kendali lapangan, sementara dunia menolak mengakui perannya, maka Gaza akan terjebak dalam zona abu-abu antara legitimasi dan isolasi.
Apa Pelajaran bagi Dunia?
Bagi dunia Islam dan negara-negara Global South, pelajaran dari Gaza jelas: tak ada stabilitas yang lahir dari penyangkalan. Kekuasaan yang bertahan adalah yang lahir dari legitimasi sosial, bukan sekadar sanksi internasional. Itulah sebabnya banyak masyarakat sipil di Asia, Afrika, dan Amerika Latin justru bersimpati pada resistensi Palestina — bukan karena mereka mendukung perang, tapi karena mereka melihat keteguhan komunitas menghadapi dominasi yang tak adil.
Bagi Indonesia, yang sejak awal mendukung solusi dua negara dan diplomasi damai, momentum ini menuntut kebijakan yang cerdas: mendukung perdamaian, tapi dengan syarat keadilan. Rekonstruksi Gaza hanya bermakna bila ia membuka ruang politik bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Tanpa itu, perdamaian hanyalah selubung baru bagi status quo.
Hamas Reborn?
Brik menutup analisanya dengan nada getir: “Mereka yang menunggu pemakaman Hamas kini menyaksikan kelahirannya kembali.” Pernyataan itu bukan pujian, melainkan pengakuan realitas.
Realitas itu, suka atau tidak, kini menjadi fondasi politik baru di Timur Tengah. Gaza yang ingin dikubur, justru bangkit sebagai simbol daya hidup dan keteguhan. Sementara deklarasi-deklarasi damai yang megah tampak kehilangan makna jika tak diikuti oleh keberanian menghadapi akar ketidakadilan.
Maka mungkin, sebagaimana kata Brik tanpa sadar menandai, “hari setelah perang” bukanlah akhir dari Hamas — melainkan awal babak baru perlawanan yang kini berbicara dengan bahasa politik dan pemerintahan.
Pengakuan Brik bukan sekadar analisis militer, melainkan dokumen politik dari jantung institusi keamanan Israel yang — tanpa sadar — mengakui bahwa Hamas telah memenangkan pertempuran untuk kesadaran dan kedaulatan.
Mereka yang menyangka perang telah menguburnya, kini sadar bahwa — seperti burung Phoenix — ia tidak mati, melainkan bangkit dari abunya, lebih kuat, lebih sah, dan lebih berpengaruh.
